Nasionalisme: Tembok Penghalang Indonesia Selamatkan Muslimah dan Anak-anak Rohingya


Setelah 3 tahun berlalu krisis Rohingya tak kunjung berakhir. Ratusan ribu muslim terus dibantai dan diburu layaknya binatang. Akibatnya, tak terhitung jumlah keluarga Rohingya yang tak punya pilihan lain kecuali melarikan diri menuju negara tetangga hanya dengan menumpang kapal kayu seadanya. Kini, ada ratusan orang Rohingya yang menjadi korban sindiket perdagangan manusia dan terdampar di perairan Aceh yang tengah menanti pembelaan dari saudara sesama muslim. Akankah mereka mendapat perlindungan seperti yang mereka harapkan? Mungkinkah Indonesia menempatkan diri sebagai negeri muslim terbesar di dunia yang semestinya menjadi pelindung dan penolong terbesar bagi kaum muslim yang teraniaya di berbagai tempat, khususnya bagi muslimah dan anak-anak Rohingya?

Sikap pemerintah Indonesia menghadapi masalah ini sekarang nampak jelas. Pemerintah tak mahu keberadaan Rohingya membebani dan menambah masalah. Kerananya, tak hairan TNI melarang nelayan menolong pelarian yang terdampar dan boleh memberi hukuman bagi siapapun yang melanggar. Juga berulang kali pemerintah menegaskan bahawa Indonesia telah berbuat lebih dari cukup untuk menolong Rohingya. Menteri luar negeri Indonesia menyatakan bahwa pemerintah telah membuat kebijakan yang melebihi tuntutan internasional atas nama bantuan kemanusiaan. Benar, setelah media nasional dan internasional mengangkat besar-besaran tindakan penyelamatan yang dilakukan nelayan Aceh terhadap ratusan pengungsi Rohingya bulan lalu, sikap pemerintah sedikit berubah. Desakan berbagai elemen masyarakat agar tidak menelantarkan mereka mendorong Presiden Jokowi memutuskan untuk menampung pengungsi Rohingya hingga satu tahun ke depan. Panglima TNI berjanji akan mengerahkan pasukan untuk mencari dan menolong Rohingya yang masih berada di laut sekitar wilayah Indonesia. Kapolri juga menegaskan bahwa pihaknya menjamin keamanan Rohingya saat mereka ditampung selama satu tahun di wilayah Indonesia. Namun lihatlah bagaimana sebenarnya kebijakan pemerintah negeri ini tak sungguh-sungguh ingin memberi pertolongan, jaminan perlindungan dan masa depan bagi mereka!. Mereka ditempatkan di barak-barak pengungsi seadanya dan diperlakukan layaknya pengemis yang mengantri jatah makanan setelah didata identitasnya.

Mengambil Untung dari Krisis Rohingya

Tampaknya kebijakan menampung setahun pengungsi Rohingya ini bisa memberi keuntungan tersendiri bagi pemerintah. Di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintahan baru, kebijakan-kebijakannya yang berwatak neoliberal yang terus disorot dan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, isu Rohingya bisa menjadi ‘sesuatu’ bagi pemerintah. Pemerintah Indonesia bisa mengambil hati publik, khususnya umat Islam. Unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat, desakan DPR dan dorongan dari berbagai ormas dijawab pemerintah secara apik. Pemerintah berjanji tidak akan mendorong ke laut perahu Rohingya yang terdampar (pushed back policy) sebagaimana dilakukan Australia.

Kesungguhan pemerintah Indonesia untuk mengakhiri derita saudara kita muslim Rohingya memang patut dipertanyakan. Dalam pertemuan di Thailand (29/5/2015) yang mengundang perwakilan 17 negara, tak hadir satu pun pejabat setingkat menteri sekalipun termasuk dari Indonesia. Apa yang bisa diharapkan dari pertemuan semacam ini?. Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Myanmar (21/5/2015) Menteri Luar Negeri Indonesia memang mengangkat soal Rohingya sebagai salah satu agenda. Namun bukan peringatan keras apalagi pemutusan hubungan yang disampaikan karena restu rezim Myanmar atas pembantaian Muslim Rohingya. Sang menteri malah lebih malah banyak mendesakkan kepentingan ekonomi dan perdagangan Indonesia. Pemerintah Indonesia dan Myanmar juga membahas kemungkinan kerja sama bilateral di bidang ekonomi, pendidikan, infrastruktur, dan komunikasi. "Kedua negara berkomitmen untuk meningkatkan perdagangan mencapai target satu miliar dollar pada 2016 nanti”, demikian pernyataan resmi pihak Kemenlu. Myanmar akhirnya setuju untuk meningkatkan volume impor beberapa produknya dari Indonesia. Indonesia dan Myanmar juga menetapkan beberapa kesepakatan terkait pembebasan nelayan ilegal yang masih ditahan di masing-masing kedua negara. Soal Rohingya masih kabur, hanya disebut bahwa pemerintah akan berkontribusi dalam penyelesaian migrasi besar-besaran yang mereka sebut “irregular movement”.

Bahkan hingga hari ini pemerintah belum mewacakan sekalipun untuk memberi masa depan yang jelas bagi muslim Rohingya. Pemerintah keberatan untuk sekedar melakukan resettlement sebagaimana dulu dilakukan ketika menangani eksodus penduduk Vietnam akibat krisis politik di akhir tahun 1970an, dengan mengumpulkan dan menempatkan mereka di pulau Galang, Batam.

Racun Nasionalisme Membunuh Ukhuwah

Perhatian setengah hati terhadap sesama muslim tersebut terjadi akibat racun mematikan nasionalisme. Batas-batas demarkasi negara bangsa telah menghalangi perhatian dan tanggung jawab sepenuhnya terhadap sesama. Nasionalisme bukanlah sekedar cinta tanah air. Karena cinta tanah air tidak pernah dilarang oleh Islam. Nasionalisme adalah faham yang menyebabkan seorang muslim mengorbankan tuntunan agamanya demi apa yang disebut kepentingan nasional. Right or wrong is my country. Pemerintah Indonesia yang muslim menganggap cukup hanya dengan memberikan bantuan dan penampungan sementara. Tidak ada perlindungan, status kewarganegaraan dan jaminan atas masa depan mereka. Alasannya rakyat Indonesia sendiri sudah terlampau besar jumlahnya dengan berbagai problem yang membutuhkan perhatian serius. Kepentingan nasional harus diutamakan dibanding menolong orang asing. Sesama muslim yang sedang tertindas pun dianggap orang asing.

Pemerintahan Indonesia yang kapitalistik juga menjadi penyebab gagalnya saudara kita muslim Rohingya mendapat jaminan masa depan di negeri ini. Pemerintah kapitalis menggariskan semua kebijakan harus menghasilkann keuntungan secara materi. Pemerintah Indonesia mandul solusi atasi krisis Rohingya dan terus bersembunyi dibalik prinsip non intervensi ASEAN karena tidak menghendaki kepentingan ekonominya terhadap Myanmar dan negara-negara ASEAN terganggu. Tak akan ada kebijakan memutus hubungan atau memboikot rezim pembantai muslim, karena hal tersebut tidak memberikan keuntungan materi. Yang bisa dilakukan pemerintah hanyalah meyakinkan rezim Buddha Myanmar untuk serius menghentikan eksodus Rohingya yang merugikan negara-negara tetangga.

Tindakan heroik para nelayan miskin Aceh yang menolong perahu-perahu kayu Rohingya patut menjadi refleksi kita semua. Fitrah manusia sejatinya mendorong untuk menolong sesamanya yang sedang membutuhkan, meski dalam keterbatasan, dengan segenap kemampuan dan tulus tanpa pamrih. Bila karakter fitrah tersebut diwujudkan oleh pemerintah dalam bentuk kebijakan, pasti sangat besar artinya untuk menyelamatkan muslim Rohingya. Bukan hal sulit bagi negeri ini menyediakan lahan yang memadai, memberikan penghidupan pada kaum laki-laki untuk menggarap tanah atau sumber daya lainnya. Bukankah masih ada ratusan pulau yang terbengkalai tanpa penghuni dan kaya sumber alam? Bahkan sangat mudah bagi pemerintah Indonesia untuk mengerahkan tentara-tentaranya untuk menggentarkan rezim Myanmar yang kejam dan membebaskan muslim dan anak-anaknya yang masih tertinggal di negeri dimana mereka hidup ketakutan. Namun realitasnya nasionalisme dan kapitalisme telah membunuh naluri fitri pada diri penguasa dan kebijakannya. Konsep kufur ini telah menurunkan derajat kemanusiaan yang selayaknya ada pada tiap manusia.

Akan hal nya setiap muslim yang memahami tanggung jawab sesama muslim sebagai satu tubuh. Ikatan persamaan aqidah ini lebih esensi ketimbang HAM dan kemanusiaan. Ikatan ukhuwah ini tidak membeda-bedakan suku/etnis dan melampaui wilayah geografis. Kita semua tahu bahwa Rohingya diperlakukan hina semata karena mereka muslim. Namun penguasa muslim telah kehilangan tanggung jawabnya. Bahkan menghalangi tentara-tentara muslim, saudara-saudara muslim di negeri ini menolong saudara dan anak-anak perempuannya dari kebuasan kaum Buddha. Ide nasionalisme telah menghalangi muslim untuk memberikan hak pada saudaranya Rohingya. Telah terbukti ide ini melemahkan kekuatan kaum muslim dan membunuh ukhuwah islamiyah hakiki. Juga telah nampak nyata nasionalisme menghalangi muslim Indonesia menyelamatkan saudara muslimah dan anak-anak Rohingya dari kezaliman yang mereka alami.

Kebutuhan Mendesak Terhadap Kekuatan Politik

Krisis Rohingya semestinya menggugah kesadaran semua pihak akan kegagalan sistem politik demokrasi dan rezim-rezim yang dihasilkannya untuk mewujudkan solusi persoalan kemanusiaan. Apalagi untuk melindungi darah dan kehormatan kaum muslim dari segala bentuk kezaliman. Umat Islam harus segera mengerahkan seluruh potensinya untuk mewujudkan kesatuan umat dan kekuatan politik yang mampu menerapkan seluruh hukum hukum Allah SWT dalam seluruh aspek kehidupan. Hanya dengan kekuatan politik inilah terjaga darah dan kehormatan, sekaligus terpenuhinya keadilan, kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak hak syari kaum muslimin di seluruh dunia. Kekuatan politik itu adalah daulah khilafah Islamiyah ala minhajin nubuwwah.

Ringkasnya, ukhuwah Islamiyah mewajibkan seluruh umat Islam untuk bersatu menegakkan Syariah dalam bingkai Khilafah Islamiyah. Sebab, umat Islam adalah ummatan wahidah (umat yang satu). Petaka yang dialami kaum muslim Rohingya pada hakikatnya bencana bagi kaum muslim sedunia termasuk di Indonesia. Tangis mereka, tangis kita juga. Derita mereka adalah derita kita. Mengabaikan masalah ini, sama artinya dengan merusak ukhuwah dan mencemari aqidah seorang muslim. Sebaliknya, setiap muslim dimanapun berada harus memandang persoalan ini sebagai masalah serius karena menyangkut aqidah dan tanggung jawab ukhuwah. Dan kita semua khususnya ulama, tokoh-tokoh umat dan media harus menjadi garda depan untuk menapaki peta jalan menuju solusi tuntas krisis Rohingya ini.

Rasulullah saw bersabda,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِِ

“ Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menganiaya dan tidak pula menyerahkan saudaranya (kepada musuh). Barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi pula kebutuhannya.”. (HR Bukhari dari Abdullah bin Umar)

Iffah Ainur Rochmah
Juru Bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia
SHARE THIS

0 comments:

Post a Comment